Anomali Tes Keperawanan

Banyak orang terhenyak tatkala Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Prabumulih Propinsi Sumsel, HM Rasyid, ingin melakukan tes keperawanan (virginitas) terhadap pelajar. Alasannya, banyak siswi sekolah di Prabumulih berbuat mesun, bahkan melakoni praktek prostitusi.

            Gagasan sensasional itu tertangkap pers, akhirnya  ramai diperbincangkan di sosial media dan di masyarakat. Dapat dimaklumi, masalah keperawanan merupakan seseuatu yang tabu, apalagi diotak-atik dalam tes keperawanan.

            Kendati demikian, ada juga pernyataan yang mendukung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan Jawa Timur mengamini ide tes keperrawanan. Dipertegas Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan melontarkan  nada yang sama. Termasuk fraksi PPP DPRD Kota Prabumulih turut mensupporttes keperawanan.

Tetapi sebagian besar fraksi di DPRD Kota Prabumulih menentang. Mereka berjanji akan mencoret usulan Kadisdik bila dana tes keperawanan diajukan lewat APBD 2014. Para  aktivis gender meradang, tes keperawanan dianggap melecehkan kaum perempuan.

Di tengah gempita sikap pro-kotra di masyarakat, Mendikbud Mohammad Nuh angkat bicara.  Ia mengancam akan menindak tegas Kepsek yang membuat kebijakan tes keperawanan di sekolah.  Menurut Nuh, tes keperawanan  merugikan orang lain dan merampas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan,

Sebenarnya polemik tes keperawanan tidak perlu terjadi bila kita mau membuka sejarah pendidikan masa silam. Pada awal  tahun 1980-an, di Bandung  Jawa Barat pernah mencuat gagasan serupa. Lantasan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan diterpa isu sarang bondon berseragam, maka Kepala Sekolah emosi ingin melakukan tes keperawanan. Tentu saja sebagian besar orangtua murid dan masyarakat berang. Buntut kejadian, akhirnya sang Kepsek dimutasi telah mengundang khalayak protes.

Perilaku seks bebas

            Fenomena seks bebas di kalangan pelajar sesungguhnya bukan isapan jempol. Hampir di seluruh kota di Indonesia bisa ditemukan. Jumlahnya bervariatif. Penyimpangan perilaku tersebut dapat diukur dari paradigma pergaulan remaja serta kuat-lemahnya kultur susila yang mengikat.

            Tetapi norma susila itu kini sedang tergerus zaman.. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta sajian televisi, membuat tatakrama kearifan lokal (local wisdom) menjadi semu.

             Seorang pelajar di Krui ujung barat Lampung misalnya, mempunyai keinginan konsumtif dengan pelajar di kota kecil Jawa Tengah. Seolah seluruh pelajar Indonesia memiliki keseragaman, ingin mengidentifikasikan diri mereka seperti artis remaja yang sedang tren di televisi.

            Pada situasi tertentu, demi ingin memiliki barang yang diiinginkan tak jarang remaja nekad menjual kehormatan dirinya atau temannya. Karena pergaulan bebas pula, acap kali diberitakan pelajar menjadi korban traficking (penjualan manusia).

Beberapa penelitian menyebutkan secara signifikan banyak telah melakukan hubungan intim pranikah. Penelitian PKBI di Yogyakarta (1999) menyebutkan, 29 persen pelajar telah melakukan hubungan seks bebas.  Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan  (LSCK) dalam penngamatan 3 tahun (1999-2002) merilis 97,5 persen mahasiswi di Yogyakarta telah hilang keperawanannya saat kuliah. 

Selain itu, BKKBN (2012) menulis 52 persen remaja kota Medan pernah melakukan seks pranikah, Bahkan Komnas Perlindungan Anak (2007) dalam penelitian di 12 kota besar Indonesia menemukan 62,7 persen pelajar SMP dan SMA  tidak perawan atau perjaka lagi.

Di kota-kota besar, secara sembunyi-sembunyi dikenal   “bispak”, “ayam abu-abu”, serta istilah lainnya sesuai konteks lokal yang menjuluki pelajar berprofesi sambilan sebagai pelacur. Pergaulan seks bebas bagaikan fenomena gunung es, yang tampak di permukaan sedikit namun di dalamnya lebih merebak.

            Sulit dibantah, maraknya perilaku seks bebas di kalangan pelajar merupakan potret buram pendidikan di Tanah Air kita. Sementara lemahnya pengawasan dari keluarga sebagai factor utama. Perilaku seks bebas berwujud sebagai kemarahan atas respon ketimpangan sosial. Seakan-akan pelajar kehilangan eksistensi dalam arus ekses negatif globalisasi.

            Rekomendasi yang diperlukan adalah, selayaknya instansi pendidikan, orangtua murid, elemen masyarakat, juga peran pemerintah bertanggungjawab agar pelajar jangan teralienasi dari kehidupan sewajarnya. Terutama mencegah pelajar jangan terjerembab ke lembah nista..

Sumber: LAMPUNG POST, 26 Agustus 2013

Runtuhnya Integritas Warga Kampus

PADA mulanya suatu keraguan tatkala mendengar kabar seorang gurubesar dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bandung, Prof.Dr. Rudi Rubiandini, dicokok KPK beberapa hari yang lalu. Timbul rasa prihatin, kasihan, malu dan kesal bergelut dalam hati. Bagaimana mungkin, seorang akademisi profesional yang mumpuni di bidang ilmunya, pernah meraih dosen teladan, tak disangka terjerembab aib korupsi.

            Terlepas latar belakang masalah Migas serta politik tingkat tinggi yang menyertai kasus tersebut, seolah dunia kampus merasa tertampar. Sebenarnya bila diselusuri kasus korupsi yang mengenai warga kampus, bukan hanya dialami Prof Dr Rudi Rubiandini seorang. Karena masih banyak kasus korupsi lainnya menerpa warga kampus.

Coba iseng-iseng ketik  kalimat “korupsi di kampus”  di  Google.  Jangan heran,  Anda akan menemukan belasan perguruan tinggi di Indonesia berikut nama civitas akademika terlibat kasus korupsi. Ada penyandang prestasi hebat, bergelar Doktor atau Ph.D, bahkan gurubesar (Profesor). Beberapa diantaranya dinyatakan terduga, tersangka, bahkan dihukum penjara.

            Satu dasawarsa terakhir ini, fenomena korupsi di kampus atau melibatkan warga kampus lainnya sungguh fenomenal. Seolah dunia kampus turut serta berkontribusi maraknya korupsi di Tanah Air. Sayangnya, kebanyakan dialami Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mak;um, selama ini PT memang kerap disubsidi pemerintah. Selain itu, orang-orang pintar dari kampus (dosen) banyak “dipinjam” menjadi pemegang jabatan di pemerintahan.

            Tanpa mengurangi rasa hormat, di media on-line disebutkan deretan nama kampus terkenal diterpa isu korupsi, diantaranya  UI Jakarta,   Unsoed Purwokerto, USU Medan, UNM Malang, STAIN Kendari.  Termasuk beberapa kampus lainnya berhubungan bantuan te APBDN yang melibatkan anggota DPR.          

Timbul kesan, kampus bukan hanya lumbung ilmu pengetahuan semata. Tetapi kampus juga berwujud  pundi-pundi menggiurkan. Itu sebabnya tikus kampus nekad menggerogoti lumbungnya sendiri. Juga, lumbung negara.

Selain itu, kampus termasung sarang capital, banyak beredar uang di dalamnya. Dapat dibayangkan, saat ini uang kuliah (biaya pendidikan) tergolong mahal.  Pandangan kampus sebagai agent of social change menurut sosiolog Dr. Arief Budiman, mulai tergerus oleh keniscayaan  agent of capitalism.

Olimpus menangis

            Kaum intelektual menyebut kampus sebagai media perjuangan moral. Kesadaran moral merupakan sektor hulu berpangkal dari dunia pendidikan.  Sektor hilir menjadi pengejawantahan aplikasi dunia pendidikan sebagai transfer moral. Lalu benteng moral itu bersandar pada level perguruan tinggi. 

            Pada tempatnya pula perguruan tinggi sebagai wadah perpindahan ilmu dari sang guru (dosen) atau begawan (profesor) kepada mahasiswa. Di kawah candradimuka kampus maka nilai-nilai ideal ketauladanan, kejujuran serta integritas dibentuk sebagai manusia civitas akademika berlandaskan kejujuran..

            Nasib getirnya, kesimbangan ilmu dan moral acapkali terkoyak oleh perilaku menyimpang pemangku kepentingan di kampus, baik di level rektorat, dekanat maupun civitas akademika lainnya.

            Korupsi di kampus mengusik ketenteraman kita bersama. Barangkali dewa ilmu pengetahuan Olimpus pun menangis tatkala kampus ternoda oleh oknum ilmuwan merangkap korutor.

            Sungguh gejala sosial jungkirbalik.  Para pengelola kampus, dihuni  orang yang bergelar hebat, Doktor dan Profesor.  Padahal mereka dipilih berdasarkan kriteria dedikasi ilmuwan secara demokratis. Celakanya, di antara mereka secara sengaja mau pun tidak, acapkali tergelincir kasus korupsi di kampus.

Pedang democles

            Thomas E. Guinn, “The Sword of Damocles” menyebutkan tajamnya pedang democles sebagai  bilah  “kemujuran”  dan “malapetaka”.  Begitu pula dalam jabatan petinggi kampus, ketika tajamnya ilmu pengetahuan diselewengkan atas nafsi-nafsi duniawi, dampaknya melukai diri sendiri juga lingkungannya.

            Sebenarnya bukan pendidikan yang menyebabkan korup. Tapi kepintaran yang disalahgunakan pemiliknya melahirkan tindakan korup atas kecerdasan kreatifnya.  Pada kondisi tertentu akal sehat telah mengalahkan nalar kebenaran dunia pendidikan.

            Karena kepintaran sang dosen, tak jarang ditarik memegang jabatan tertentu di pemerintahan. Terutama oleh partai yang berkuasa pada zamannya. Sementara pemerintahan berkuasa digerakkan oleh salah satu partai politik.  Sehingga tatkala sang ilmuwan digunakan sebagai mesin pemerintahan, pada saat yang sama tak jarang digunakan sebagai mesin penghasil uang.

            Itulah rasa keadilan yang acapkali mengusik keprihatinan. Akhir-akhir ini kesejatian integritas sivitas akademika terancam oleh segelintir orang serakah, mabuk jabatan, pengerat duit rakyat, dilakukan kaum terpelajar.  Akibatnya,  aroma tak sedap dari segelintir  tikus kampus menutupi keharuman ilmuwan sejati lainnya.

            Sungguh kasihan ilmuwan yang  selama ini bertahun-tahun mengajar, meneliti, memuplikasikan karya ilmiahnya dalam seminar atau jurnal terpandang. Banyak para dosen kita lainnya berprestasi internasional.

Selayaknya refleksi kesadaran  mesti ditegakkan. Tujuannya demi menjaga perguruan tinggi bersih dari korupsi  agar generasi masa depan kita terhindar dari anomali buah pendidikan. Semoga di masa depan kampus selalu steril, tetap menjunjung tinggi harkat kejujuran, bebas dari korupsi.***

Sumber: GALAMEDIA, 23 Agustus 2013

Fatamorgana Merdeka

KEMERIAHAN menyambut HUT RI Ke-68 sekarang ini, barangkali tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya. Layaknya persiapan seremonial, ia berjalan datar. Tanpa  aura heroik kebangsaan.  Redup memang. Mungkin terimbas bulan Syawal, orang sibuk berbenah pasca mudik.

            Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya, para anak muda remaja sibuk membentuk panitia. Mereka mengasongkan kencleng di jalan raya. Sebagian menawarkan minuman. Melaksanakan bazar. Atau kegiatan apa saja, guna mencari dana. Nantinya tabungan dikumpulkan, untuk digunakan dalam acara perayaan HUT RI.

            Intinya bukan dana semata yang dicari. Atau bermacam jenis acara ditawarkan. Teteapi di dalam kepanitiaan, ada suasana keguyuban, saling kerja sama, gotong royong, bahu membahu, yang kesemuanya menjadi ruh kebersamaan. Itulah inti dari peringatan HUT RI yang kini mulai terkikis.

            Ruh kebersamaan merupakan media persatuan. Kondisi tersebut mirip dengan para pejuang kita terdahulu. Mereka bersatu padu demi mengusir penjajah dari Tanah Air. Jiwa-raga dikorbankan, demi Indonesia merdeka.

            Dalam kaitan itu, Bung Karno pernah mengisyaratkan sebuah pengorbanan dalam pidato pleidoi “Indonesia Menggugat”, di depan Pengadilan Kolonial,  tahun 1930 di Bandung. “Memang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, Ibu Indonesia, adalah mengharap dari semua putra-putra dan putri-putrinya pengabdian yang demikian itu,  penyerahan jiwa-raga yang tiada batas, pengorbanan diri walau yang sepahit-pahitnya pun kalau perlu, dengan hati yang suci dan hati yang ikhlas.”

Makna besar di balik semua itu adalah semangat pengorbanan. Walau pun dalam kondisi sehari-hari kita tersadarkan, apakah  selama ini Indonesia sudah benar-benar merdeka?

Banyak alasan disebutkan tatkala kemerdekaan itu belum kita rasakan seutuhnya. di antaranya adalah soal kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, pengangguran, endidikan dan lain sebagainya.

Menurut data BPS (2012), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 59 juta orang (11,66 persen).  Sementara jumlah pengangguran 7,17 juta orang (Feb 2013).  Derajat kesehatan kita masih tergolong terburuk di Asia, yang ditunjukkan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI). Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Tentunya cukup mengkhawatirkan, karena masih banyak pelajar kita yang putus sekolah atau gagal melanjutkan studi karena mahalnya biaya pendidikan.

Tampaknya fatamorgana kemerdekaan itu membentuk jarak pandang berkabut tebal. Pada janji politik ditawarkan kesejahteraan. Tapi dalam kenyataan, hasilnya terbalik. Penarikan subsidi BBM,  kenaikan harga sembako, dan daya beli yang merosot. Seolah hidup penuh ketidak-pastian.

Sayangnya, kita bagaikan kehilangan pemimpin yang mau mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan rakyat. Para berwenang di negeri ini, selalu bersembunyi di balik kepentingan politik mengejar kekuasaan. Akibatnya kohesi sosial tergerus karena rakyat kehilangan kepercayaan..

“Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku…” kata penyair Taufiq Ismail.

Maka, di tengah cita-cita luhur kemerdekaan, kita dipaksa optimis menuju Indonesia lebih baik. Di rumah besar Indonesia kita berseru “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya..”   Merdeka !

Sumber; TRIBUN JABAR, 15 Agustus 2013

Tsunami Tahun Ajaran Baru

TAHUN ajaran baru 2013 kali ini memang spesial. Datangnya pas “jatuh tempo” bersamaan melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari imbas penaikan harga BBM, dan menjelang lebaran. Rasanya cobaan di bulan ramadan ini bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar saja.  Saat ini orangtua dibikin sesak napas dan jantung berdebar memikirkan buah hatinya ingin melanjutkan pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Inilah periode diperhitungkan banyak mengeluarkan biaya.

            Bagi kaum kelas atas “the haves”  mungkin tidak masalah. Tetapi bagi golongan kelas menengah ke bawah, pegawai rendah, pedagang kecil, petani, buruh, dan pekerja lain yang penghasilannya pas-pasan, tentu  biaya pendidikan menjadi beban maha berat.

            Kita paham bahwa SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) untuk tingkat SD dan SMP tidak dikutip pungutan. Sejak lama UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengisyaratkan anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (wajardikdas). Pemerintah Pusat dan Daerah atas nama negara menjamin terselenggaranya wajardikdas, tanpa dipungut biaya.

            Tetapi di luar SPP gratis, rupanya orangtua terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk perlengkapan sekolah seperti seragam, tas dan seperangkat buku pelajaran. Mafhum. biasanya dibeli lewat belanja paket. Seolah siswa diarahkan ke sebuah toko atau orang tertentu untuk memperolehnya.

            Berbeda dengan tingkat SMA sederajat. Seluruh biaya dibebankan kepada siswa, termasuk SPP, perlengkapan sekolah dan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan). Soal DSP atau uang pangkal ini suka buat puyeng. Besarannya berbeda-beda tergantung Komite Sekolah masing-masing.  Untuk Kota Bandung misalnya, DSP untuk SMA atau SMK Negeri berkisar Rp 1 Juta sampai Rp 5 juta. Selain urusan biaya sekolah, orangtua tak jarang menyisakan ongkos transportasi sehari-hari dan uang jajan anak tersayang.

            Begitu pula ingin masuk kampus. Untuk diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), calon mahasiswa harus melewati jalur undangan SNMPTN dan seleksi tulis SBMPTN. Selain itu,  ada pula jalur Mandiri.

Mulai tahun 2013 ini  seluruh PTN tidak lagi memungut uang pangkal. Melainkan diberlakukan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester. Besarnya disesuaikan kemampuan ekonomi orangtua mahasiswa.

            Jadi tidak ada lagi alasan mahasiswa PTN gagal kuliah karena faktor biaya. Pihak kampus lewat subsidi pemerintah menyiapkan beasiswa dan biaya kehidupan (cost of living) selama studi. Kemudahan ini diberikan khusus bagi mahasiswa yang mengalami hambatan finansial.  Sayangnya untuk lolos diterima PTN bukan cerita gampang, karena saingannya ketat.

            Padahal tahun sebelumnya biaya PTN cukup mahal. Untuk uang pangkal, relative mahal. Tergantung fakultas dan universitas yang dituju. Sedihnya jika gagal masuk PTN, pilihan lain ke PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Lantas berapa biayanya? Uangdisebutkan,   pangkalnya bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah  karena PTS tidak disubsidi pemerintah.

Para orangtua menyadari bahwa pendidikan bisa membebaskan kebodohan dan kemiskinan untuk keturunannya. Tetapi semua itu harus dibayar mahal. Pendidikan kerap ditebus barang berharga, mengeruk tabungan, petani menjual sawah atau ternak, bahkan hutang sana-sini yang malah dapat berbalik membuatnya jatuh miskin. Kondisi demikian oleh Paulo Freire (Pedagogy of the Opressed, 1970) disebut akibat terjadinya proses dehumanisasi pendidikan.

            “Orang Miskin Dilarang Sekolah” kata Eko Prasetyo (2009). Menurutnya, kini wajah pendidikan kian dicemari oleh mahalnya biaya dan kekerasan yang terjadi di dalamnya. Para korban, lagi-lagi adalah orang miskin yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini. Kepercayaan atas pendidikan kian luntur, apalagi jaminan masa depannya juga kabur.

            Celakanya, pendidikan murah apalagi gratis seakan hanya retorika belaka dan janji politik yang acapkali membius rakyat. Realitanya sering kita saksikan siswa miskin tersandera raport atau ijazahnya lantaran belum melunasi tunggakan iuran di sekolah. Betapa mirisnya tatkala siswa miskin berprestasi, punya kemampuan akademik baik, meratapi nasibnya ingin sekolah atau kuliah. 

Sumber: TRIBUN JABAR, 17 Juli 2013